Rabu, 15 Mei 2013 - 00:54:48 WIB

Inilah Pro-Kontra Akte Kelahiran

KABARWARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan satu tahun batas pelaporan kelahiran inkonstitusional. Putusan dengan Nomor 18/PUU-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada Selasa (30/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam keputusannya MK dinyatakan: frasa “Sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 32/2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 32/2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya menjadi, “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Mahkamah menilai, pelayanan akta kelahiran menjadi rumit dan berbelit-belit akibat kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan satu tahun seperti pasal tersebut.

Menurut Mahkamah, keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. “Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan,”

Lagi pula proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan.

“Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (justice delayed, justice denied),”

Sedangkan mengenai frasa “sampai dengan satu tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 menjadi tidak relevan lagi setelah Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, frasa ‘sampai dengan satu tahun’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) UU 23/2006 tidak mempunyai relevansi lagi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 maka pelayanan permohonan Akte Kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dapat langsung dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tampa harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Komentar Mereka

Berdasar ketetapan yang dikeluarkan diatas, dari Mahkamah Konstitusi (MK), ada berbagai pendapat, salah satunya dari Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Unggul Ahmadi mengatakan, sisa dari 5093 tetap di sidangkan, tetapi kalau diatas tanggal 13 Mei, kembali ke Dispenduk Kota Surabaya.

Dikonfirmasi ditempat terpisah, Suhartoyo Wardoyo, sebagai Kadispenduk Capil Wilayah Kota Surabaya pada jurnalis kabarwarta.com berpendapat, mengenai 13 Mei, pengurusan akte di atas satu tahun melibatkan balai kota (Bakot) Surabaya.

“Kenapa harus dibalai kota? Karena, saya hanya meminjam tempat untuk perda sementara ditunda, karena dalam pengurusan akte dan KTP, pindah tempat antar kecamatan di bebaskan dari biaya denda,” jelas Suhartoyo.

Ditemui di gedung DPRD Kota Surabaya, Baktiono, dari Komisi D menjelaskan, bahwa dengan adanya keputusan MK, rakyat sangat senang, terutama rakyat miskin. “Sekarang tidak ada yang sulit, baik mengenai pendidikan maupun pengurusan akte semua anak Indonesia wajib dan harus mendapatkan pendidikan walaupun anak itu terlantarpun dapat pendidikan,” ujarnya.

Berbeda dengan Juwaredi (35) warga Bronggalan Surabaya, yang menyatakan kesenangan akan pengurusan akte gratis. “Saya sangat senang sekali sekarang ngurus akte gratis, dan tidak ruwet, jadi untuk warga miskin enak. Selama ini warga miskin sangat takut karena biaya sangat mahal,” katanya. (Red/Sur/Rhy/Hend/Foto: Int)

Berita Terkait


0 Komentar :

Kirim Komentar :

BRONIS

Sidang Perdana Jandri Onasis, Perkara Dugaan Pemalsuan Kurator

Terancam Pasal 263 & 266 KUHP Pidana   ARJUNO, KABARWARTA - Sidang perdana

Selengkapnya