Selasa, 24 Juli 2012 - 12:26:01 WIB

Anam: Kinerja Aparat Hukum Lamban Tangani Kasus Korupsi

SURABAYA, KABARWARTA - Azaz penanganan perkara sederhana, cepat dan murah tampaknya belum terealisasi di institusi penegak hukum. Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), sejumlah perkara korupsi mengalami nasib terkatung-katung. Satu di antaranya sudah dinyatakan sempurna (P-21) sepekan lalu, namun tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

Perkara yang sudah di-P-21 tersebut adalah perkara dugaan korupsi dana Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Mojokerto. Kasus yang menyeret dua mantan Bupati Mojokerto, Ahmadi dan Suwandi, tersebut di-P21 jaksa Kejati pada 1 Juli lalu. Namun, hingga kini berkas belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Satu bulan sebelumnya, Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Suhadak sempat mengaku dikonfirmasi pihak Kejati bahwa pelimpahan kasus ke pengadilan segera dilakukan, namun sampai kemarin (Senin 23/7/2012) dia mengaku belum menerima. Malah, kemarin dia mengaku menerima surat permohonan perpanjangan penahanan tersangka Ahmad dan Suwandi yang sudah habis. ”Terhitung hari ini (kemarin, red) penahanannya sudah diperpanjang,” jelasnya.

Ternyata kelambanan kinerja aparat penegak hukum (belum segera dilimpahkannya berkas perkara) pengadilan membuat gerah tersangka Suwandi. Melalui Anam Anis, pengacaranya, mengungkapkan, pada dasarnya pihaknya ingin perkara ini segera disidangkan. ”Klien saya ingin segera mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (23/7/2012).

Pernah Anam menanyakan kepada Kejati dan Kejari Mojokerto kapan perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. ”Jaksa di Kejati bilang penyusunan dakwaannya belum selesai,” terangnya. Ada pun jaksa di Kejari Mojokerto malah mengaku tidak tahu. Anam mengaku kecewa karena biasanya penyusunan dakwaan paling lambat hanya butuh waktu 20 hari setelah dinyatakan P-21.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Muljono kemarin tak bisa dikonfirmasi soal kasus ini. Ketika dihubungi, ponselnya tidak aktif. Tapi, beberapa hari sebelumnya dia sempat mengatakan bahwa perkara ini masih dalam proses penuntutan.

Seperti diketahui, kasus yang diperkirakan merugikan negara Rp40 miliar ini menyeret nama dua mantan Bupati Mojokerto, Ahmadi dan Suwandi, serta anggota DPRD setempat, Suminto Adi. Selama 2002-2007, Ahmadi mencairkan dana Kasda non-prosedural sebesar Rp35 miliar. Sementara Suwandi berhasil menggarong uang Kasda sebesar Rp 5 miliar sejak dari tahun 2007-2010.
 
Perbuatan keduanya dibantu Suminto Adi yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pelayanan Nasabah Bank Jatim Cabang Mojokerto. Caranya, Ahmadi meminta Suminto menerbitkan rekening koran palsu di Bank Jatim, untuk mengelabui Badan Pemeriksa Keuangan. Cara seperti itu juga ditiru Suwandi ketika menggantikan Ahmadi.(s)

Berita Terkait


0 Komentar :

Kirim Komentar :

BRONIS

Meski Elegan di Jantung Kota Surabaya, Crown Prince Hotel Harganya Terjangkau

SURABAYA, KABARWARTA – Sebuah hotel yang baru berdiri terletak di jantung Kota Surabaya, hotel

Selengkapnya